WELCOME TO MY BLOG

Sabtu, 02 Januari 2010

Bail Out Jalan Meulaboh-Banda Aceh

29 December 2009, 09:18
Said Achmad Kabiru - Opini

BAIL OUT, merujuk pada penyelamatan satu bisnis yang menyertakan dana pemerintah sebagai jaminan. Istilah itu dalam dunia perbankan, dipakai ketika perbankan diperkirankan akan mengalami kolaps atau kerusakan yang bersifat sistematis. Seperti kasus Bank Centuri yang saat ini gencar diberitakan media. Bank Centuri, satu unit bank kecil, memiliki aset kecil dengan jumlah nasabah terbatas diberikan dana talangan oleh Bank Sentral Indonesia selaku pengendali moneter melakukan rapat dewan gubernur yang menyetujui bail out bank century senilai 6,7 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat KSSK atau komisi yang bertugas mengendalikan dampak krisis moneter. Krisis moneter pada saat itu disebabkan melemahnya kegiatan perekonomian dunia akibat krisis perumahan di Amerika Serikat sebagai dalih kegagalan bank century. Lepas dari semua itu, uang rakyat yang disuntikan kepaba bank century adalah angka cukup fantantis. Akhirnya, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kecurangan.

Masalah bail out telah merambah keman-mana. Dalam kontek pembangunan jalan Meulaboh-Banda Aceh yang juga santer diberitakan, maka tulisan ini saya ingin menyampaikan satu pesan, bahwa sekarang ribuan rakyat Aceh-barat selatan juga sedang menunggu bail out dana pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan jalan tersebut. Pembangunan jalan jalur Banda Aceh--barat selatan ini merupakan mimpi terbesar masyarakat untuk mengerem angka inflasi dan untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Clayton (dalam Economics Principles and practices), menyatakan inlfasi sebagai kenaikan secara berkelanjutan dan keseleluruhan harga barang. Di antara penyebabnya adalah buruknya infrasruktur ekonomi. Perbaikan infrastruktur akan berdampak secara langsung pada ekonomi masyarakat. “Ini merupakan dasar dari percepatan pembangunan jalan yaitu penegedalian Inflasi dan percepatan perekonomian,” kata Todaro, pakar ekonomi pembagunan. Pembanguan jalan dan jembatan sangat penting, sebagai urat nadi pembangunan di wilayah barat-selatan. Pembanguan Jalan ruas Banda Aceh-meulaboh dibangun dengan bantuan dari USAID, ternyata ada beberapa kendala di lapangan yang tidak dapat diselesaikan. Pertanyaanya, mana peran pemerintah yang sudah lima tahun pascabencana? Sebab lambannya pembagunan jalan tersebut telah berakibat harga kebutuhan pokok dan harga barang di wilyah barat jauh lebih mahal dari daerah lainnya. Pemerintah seharusnya lebih pro aktif. Bukan hanya bergantung pada bantuan luar negeri saja. Sebab keawajiban pemerintah Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh, bukan masyarakat luar negeri.

Sebagaimana dilansir media ini yang mengutip sumber BRR dan konsultan pembangunan jalan Meulaboh-Banda Aceh, bahwa panjang jalan rute baru sekitar 237,34 km (Aceh Recovery Forum 24/01/07). Masyarakat yang tinggal di pesisir barat sangat mendambakan percepatan pembangunan jalan ini. Maka jika ini makin berlarut-larut, masyarakat tentu sangat menderita karena jalur itu satu-satunya yang menjadi tumpuan bagi aktivitas ekonomi rakyat. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kenaikan ongkos ekonomi terutama dalam transportasi. Gilirannya terjadi kenaikan biaya ekonomis. Kecuali itu berdampak social serta kemasyarakatan, seperti putusnya akses informasi. Buruknya jalan, telah membuat sulitnya melakukan silaturahmi apabila ada hajatan keluarga di daerah barat, karena untuk menuju meulaboh dari Banda Aceh harus menempuh waktu sembilan jam yang dibandingkan sebelum tsunami hanya ditempu selama lima jam. Buruknya transportasi juga menimbulkan masalah kesehatan, terutama penduduk yang tinggal di pesisir jalan, sangat rentan terkena TBC atau penyakit asma dari kegiatan rekontruksi yang sangat tidak sehat karena berdebu. Semakin lama pembangunan jalan ini dilakukan semakin membuat masyarakat menderita dan biaya social semakin tinggi. Biaya sosial yanh hanya dialami masyarakat semakin memberi citra buruk karena merasa frustasi pada pemerintah Aceh. Berbagai janji untuk mempercepat pembebasan tanah, telah disampaikan. Banyak tim yang telah turun ke lokasi, namun janji hanya di mulut tanpa bukti nyata. Sampai sekarang, masyarakat kembali ke zaman baheula karena harus menaiki rakit. Padahal raket, sudah ditinggalkan sejak era 1970-an, setelah Gubernur Aceh dijabat oleh Ibrahim Hasan, berhasil membebaskan rakit di Aceh. Namun, haruskah sekarang kisah tranportasi rakit itu berlanjut? Jika rakit akan dilanjutkan, berarti hari ini lebih buruk dari kemarin. Padahal, Aceh sudah damai, punya gubernur dan wakil dari calon independen yang dipilih rakyat, punya presiden dan wakil presiden baru yang hampir 92 persen masyarakat Aceh memilih partai yang berkuasa saat ini. Begitu juga dengan pemilihan legislatif yang telah dilantik, semoga yang dulunya membujuk masyarakat untuk memilihnya menempati janjinya semasa kampaye dulu. Semestinya pemerintah pusat sebagai penyelengara pemerintah harus melihat masalah ini secara serius. Harus ada alokasi dana khusus untuk pembangunan jalan Meulaboh--Banda Aceh sebagaimana Bank century yang dikategorikan bank gagal yang dapat mengakibatkan risiko sistematis. Lambannya proyek jalan lintas barat-selatan itu bukan hanya berisiko secara ekonomis, politis dan sosial, tapi menjadi alat ukur kalau pemerintah selama ini ambigu dan timpang dalam keadilan pembangunan di Aceh, khusnya antara timur dan barat. Ini dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal karena tidak meratanya pembangunan. Sisi lain masyarakat menjadi semakin apatis terhadap birokrasi. Sudah saatnya pemerintah pusat mengambil-alih dengan menyuntik dana bail out untuk memenuhi dana bagi penyelesaian pembangunan jalan jalur Banda Aceh--Meulaboh. Selain itu, APBD Aceh yang daya serapnya sangat rendah pada tahun 2009 ini, maka tahun 2010 jika uang rakyat tidak tahu akan digunakan, sebaiknya dialokasi untuk jalan tersebut, sehingga dengan kolaborasi pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah, semua bisa diselesaikan. Aceh banyak uang, tapi tahu mau dibuat apa. Sementara, infrastruktur seperti jalan Meulaboh- Banda Aceh sudah lima tahun tidak selesai pembangunannya. Bukankah itu aneh?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar