Batalkan Usulan Kenaikan Gaji

Selasa, 27 Oktober 2009 | 03:33 WIB

Jakarta, Kompas - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mendesak pembatalan rencana kenaikan gaji menteri. Alasannya, kenaikan gaji menteri akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.

Sekjen Fitra Yuna Farhan, Senin (26/10), mengatakan, menteri sudah menerima sejumlah fasilitas yang ditanggung negara. Dia menyebutkan fasilitas mobil dinas baru yang harganya bisa mencapai Rp 350 juta dan dana taktis operasional sebesar Rp 150 juta. ”Fasilitas itu belum ditambah dengan rumah dinas, dana pensiun, pelayanan VVIP, yang semuanya sudah lebih dari cukup bagi para menteri,” katanya.

Mengenai alasan gaji yang lebih kecil dari direktur BUMN, kata Yuna, tidak bisa diterima. Direktur BUMN adalah jabatan profesional yang harus berkontribusi pada pendapatan negara, sedangkan menteri adalah jabatan politik yang berorientasi pada pengabdian melayani rakyat. ”Jabatan menteri bukan untuk mencari uang. Dari hasil LHKPN (Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara), kebanyakan para menteri sudah memiliki kekayaan miliaran,” ujarnya.

Berbeda

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie berbeda pandangan dengan Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengenai rencana pemerintah menaikkan gaji pejabat negara. Marzuki mendukung, sedangkan Pramono menolak.

”Ekonomi tumbuh, inflasi jalan terus, masak enggak boleh naik-naik. Bagaimana, sih?” ucap Marzuki yang juga Sekjen Partai Demokrat saat ditanya pers di Gedung DPR, Senin.

Sedangkan Pramono yang juga Sekjen PDI-P menilai rencana itu justru tidak pantas dan mengusik rasa keadilan masyarakat. ”Bekerja saja belum sudah ada polemik kenaikan gaji. Seyogianya menunjukkan dulu kinerja, baru dilihat pantas atau tidak kenaikan gaji,” ujarnya.

Marzuki berpandangan, kenaikan gaji menteri pantas karena sudah lima tahun ini tidak ada kenaikan. Pekerjaan menteri juga berat dan dia pun membandingkannya dengan gaji pegawai negeri. ”Pegawai negeri kalau lima tahun enggak naik-naik, marah enggak?” ucapnya.

Sementara itu, Pramono menilai gaji yang diberikan kepada menteri saat ini sudah lebih dari cukup karena memiliki dana taktis yang sedemikian besar. ”Mereka punya mobil, punya rumah, punya uang untuk pakaian, bahkan mau makan apa saja pasti ada dananya,” ujar Pramono.

Kalau para menteri merasa gaji direktur BUMN lebih besar dari yang mereka dapatkan, sebaiknya menteri bersangkutan tukar tempat saja.

Pramono juga mengingatkan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini belum pulih. Tantangan ekonomi satu tahun ke depan juga tidak ringan dilihat dari harga minyak dunia yang terus naik 15-18 dollar AS per barrel dari yang ditetapkan dalam asumsi APBN, yaitu 60-63 dollar AS per barrel. ”Kalau tahun depan sudah menembus angka psikologis seperti dulu, yaitu 80-90 dollar AS per barrel, rencana kenaikan ini akan jadi beban APBN,” kata Pramono mengingatkan.

PPP menolak

Partai Persatuan Pembangunan juga menolak rencana pemerintah menaikkan gaji pejabat negara. Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy menilai rencana itu melukai hati rakyat.

”Kenaikan gaji menteri hendaknya tidak dilakukan sekarang. Secara psikologis ’mencederai perasaan’ rakyat. Kabinet baru disusun, kerja dulu, tunjukkan dulu hasil kerjanya untuk rakyat,” ujarnya.

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cecep Effendi, menilai rencana kenaikan gaji pejabat negara tidak etis dan kurang tepat dibicarakan pada awal masa jabatan. Kenaikan gaji bisa dikaji setelah melihat kinerja menteri dan kondisi perekonomian sudah mulai membaik.

”Ini merupakan budaya politik yang tidak baik. Tidak etis, baru dilantik sudah membicarakan kenaikan gaji,” katanya, Senin.

Cecep menambahkan, pembicaraan tentang kenaikan gaji itu menunjukkan para menteri, terutama dari partai politik, tidak memiliki kepekaan sosial. Sebab, saat ini masih banyak persoalan yang belum diselesaikan, seperti pembangunan pascabencana di Padang, Sumatera Barat, dan Tasikmalaya, Jawa Barat.